Sabtu , 27 Mei 2017
Home / Aktivitas Mitra / Sekolah Dilarang Tarik Pungutan, Beri Ruang Sama untuk Siswa Miskin
siswa SD
Ilustasi. Siswa SD

Sekolah Dilarang Tarik Pungutan, Beri Ruang Sama untuk Siswa Miskin

Edupost.ID – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, IGI menyepakati bahwa komite sekolah memang masih diperlukan. Hal ini terkait ketidakmampuan pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, komite sekolah dilarang meminta pungutan dari siswa.

“Komite sekolah hanya bertugas memfasilitasi bantuan dan sumbangan tetapi menolak dengan tegas pungutan di sekolah. Orang tua terutama anggota komite sekolah ini harus memahami dengan baik perbedaan antara bantuan, sumbangan dan pungutan,” ujar Ramli kepada Edupost.ID.

Selai itu, menurut Ramli, pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa memastikan bahwa keberadaan komite sekolah tidak semakin memperlebar jurang perbedaan antar sekolah. Pemerintah harus mampu menghapus pengkastaan sekolah, serta menjadikan sekolah non rujukan (sekolah imbas) dapat memiliki level yang sama baiknya dengan sekolah rujukan.

“Solusi permasalahan ini adalah menetapkan sekolah-sekolah pada kasta terendah, sekolah dengan label ‘siswanya nakal, siswanya bodoh, siswanya tukang onar’ menjadi sekolah binaan diutamakan atau jika perlu diumumkan sebagai sekolah unggulan. Guru-guru berprestasi, guru hebat dan memiliki kelebihan khusus harus ditempatkan di sekolah-sekolah seperti ini sehingga diharapkan satu atau dua tahun kedepan, sekolah-sekolah tidak lagi menjadi sekolah dengan label ‘buangan’. Anggaran peningkatan sarpras diprioritaskan pada sekolah-sekolah kasta sudra ini,” tegas Ramli.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan besaran porsi khusus untuk siswa tidak mampu pada sekolah-sekolah berakreditasi A, B dan seterusnya agar kepala sekolah dan komite sekolah tidak mempermainkan penerimaan siswa baru. Hal ini dimaksudkan agar tak hanya siswa yang berkemampuan ekonomi tinggi yang dapat menikmati pendidikan terbaik.

“Pemerintah harus membuat mekanisme khusus terhadap pengawasan dana komite sekolah ini, jika perlu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah penyimpangan dana bantuan dan dana sumbangan tersebut,” tegas guru SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros ini. (Andi)

Check Also

guru-mengajar

Komite Sekolah Bebas Galang Dana, Sekolah Berpotensi “Dijual”

Edupost.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerbitkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *