Sabtu , 23 September 2017
Home / Berita Pendidikan / BEM SI Perjuangkan Biaya Pendidikan Tinggi agar Merakyat
aksi-bem-si-harkitnas
(ilustrasi) BEM SI menggelar aksi Wisata Kebangkitan Nasional

BEM SI Perjuangkan Biaya Pendidikan Tinggi agar Merakyat

Edupost.id, Jakarta – Permasalahan yang mendera pendidikan tinggi di Indonesia kian memprihatinkan, terlebih dalam hal biaya kuliah yang terbilang mahal. Problem tersebut membuat kalangan mahasiswa diantaranya BEM Seluruh Indonesia berusaha memperjuangkan biaya pendidikan tinggi agar lebih merakyat.

BEM Seluruh Indonesia beserta BEM Nusantara dan FL2MI belum lama ini mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI. Dalam kesempatan itu, BEM SI memaparkan sederetan permasalahan di pendidikan tinggi. Diantaranya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), pengurangan kuota beasiswa dan bidikmisi serta adanya sumbangan pembangunan institusi (SPI).

Baca juga: Bahas Pendidikan Tinggi, BEM SI Ikuti RDPU Komisi X DPR RI

“Fokus pemerintah masih terhadap pembangunan infrastruktur. Bukan pembangunan SDM melalui pendidikan. Sebenernya itu melanggar nawacita juga,” ungkap Bagus Tito Wibisono, Koordinator Pusat BEM SI kepada Edupost.id.

Bagus menyayangkan kondisi Indonesia saat ini, pemerintah tidak mau menanggung biaya pendidikan dan kesehatan untuk warga negaranya. “Sejarah dulu menggambarkan pada abad pertengahan bahwa semua institusi publik ditanggung negara. Baik itu pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ucapnya.

Namun, ia masih menaruh harapan bahwa keadaan Indonesia akan membaik terlebih dalam hal biaya pendidikan. “Sekarang nampaknya sejarah itu akan berulang mengingat berbagai negara berlomba menggratiskannya, khususnya pendidikan. Saya harap indonesia bisa membaca sejarah tersebut dan mengulanginya,” ungkapnya.

Baca juga: Komisi X DPR RI: Anggaran Minim, Pendidikan Tinggi Kian Mahal

Sementara itu, Komisi X DPR RI dalam RDPU menuntut keseriusan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi karena selama ini pemerintah hanya berfokus dalam hal pembangunan infrastruktur. Pihaknya meminta evaluasi terhadap sektor tersebut karena pendidikan tinggi tidak dapat dikorbankan dengan alasan pembangunan infrastruktur.

Terkait minimnya anggaran pendidikan tinggi, Komisi X DPR RI berkomitmen akan memperbaiki rumusan alokasi anggaran dikti agar permasalahan itu tidak terjadi kembali. Sejumlah skema perbaikan ditawarkan diantaranya pemotongan anggaran dari kementerian lainnya yang tidak bersinggungan langsung dengan dunia pendidikan, dan memotong pengeluaran negara yang tidak penting, serta melakukan evaluasi terkait apakah selama ini anggaran yang dibuat telah tepat sasaran dalam hal peruntukannya lewat neraca perguruan tinggi. (IK-SS)

 

Check Also

BEM SI. jpg

Ini Tujuh Fakta Aksi BEM SI 14 Februari Menurut Mahasiswa

Edupost.ID – Sejumlah mahasiswa PNJ, UNJ, STEI, SEBI, IPB dan beberapa pengurus BEM dari Universitas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *