Rabu , 25 Januari 2017
Home / Berita Pendidikan / FSGI: Pemerintah Tak Berhak Cabut Tunjangan Guru
guru-mengajar
Ilustrasi. Guru mengajar

FSGI: Pemerintah Tak Berhak Cabut Tunjangan Guru

Edupost.id – Sekjend Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, tak ada alasan bagi pemerintah untuk mengotak-atik Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurutnya, pemerintah tidak berhak mengurangi bahkan menghapus TPG dengan alasan apapun, termasuk alasan rendahnya kompetensi guru.

“FSGI akan ngotot-ngototan dengan pemerintah jika TPG akan dievaluasi, dikurangi, diukur dengan hasil UKG minimal 7, berbanding lurus dengan kinerja, apalagi jika TPG dihapus. Karena TPG adalah amanat UU No. 14/2005 pasal 16, yang berbunyi guru bersertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik sebesar gaji pokok,” tegas Retno.

Dikatakan, UU No. 14/2005 pasal 16 tentang Guru dan Dosen sudah jelas menjamin setiap guru yang memiliki sertifikasi berhak mendapat tunjangan sertifikasi pendidik sebesar gaji pokok. Tidak ada hubungan langsung antara hasil UKG dengan sertifikat pendidik sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Untuk menjamin kualitas guru yang mendapat sertifikasi, menurut Retno pemerintah harus membuat persyaratan yang lebih komprehensif bagi guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik. Tapi, hal ini harus diberlakukan pada pendidik yang baru dan yang belum bersertifikat pendidik. Artinya ini baru dapat diberlakukan pada masa yang akan datang.

“TPP adalah amanat UUGD. Pemerintah harus melaksanakan UU. Kalau kompetensi guru dinilai rendah maka solusinya bukan menghapus TPG, tapi pemerintah mengadakan pelatihan guru yang terencana, berkualitas dan masif,” katanya.

Pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru pemegang sertifikat pendidik telah berkepastian hukum dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum tata usaha negara. FSGI, menurut Retno, tak akan tinggal diam jika pemerintah mencoba mengotak-atik tunjangan ini.

“Jika pemerintahan melakukan pelanggaran hukum tata usaha negara berkaitan dengan pemberian Tunjangan Sertifikasi Guru, maka FSGI siap mem-PTUN-kan. Jika pemerintah ingin melakukan perubahan pasal 16 UUGD silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. (Andi)

Check Also

Institut Pertanian Bogor (IPB)

Nelayan Harus Pahami Zona Potensial Penangkapan Ikan

Edupost.ID- Produksi usaha penangkapan ikan di Indonesia sangat tergantung pada ketersediaan informasi daerah penangkapan ikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *