Kamis , 19 Oktober 2017
Home / Berita Pendidikan / FSGI: Perpres PPK Langgar Peraturan Lainnya
Full-Day-School-Dinilai-Hanya-Cocok-di-Perkotaan
Ilustrasi: Sekolah di Perkotaan. (Foto: smkymik)

FSGI: Perpres PPK Langgar Peraturan Lainnya

Edupost.id – Wakil Sekjend FSGI, Fahriza Marta Tanjung mengatakan, kebijakan lima hari sekolah dan 40 jam per minggu berpotensi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Karena itu FSGI menolak kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy yang disebut – sebut sebagai upaya menguatkan pendidikan karakter.

Ia menegaskan, kebijakan sekolah 40 jam per minggu bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perlindungan Anak, UU Guru dan Dosen, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Hak Asasi Manusia. UU Sistem Pendidikan Nasional, telah memberikan hak otonomi penuh kepada sekolah di berbagai daerah untuk mengelola sistem pendidikan sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing, lebih terutama terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak.

“Kebijakan sekolah 40 jam bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan otonomi pendidikan bagi sekolah-sekolah,” katanya.

Kebijakan 40 jam per minggu, menurut Fahriza, juga berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak. Menurutnya, penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah melanggar hak orang tua atau wali untuk memiliki waktu yang seimbang bertemu dengan anaknya sendiri. Anak juga tidak memiliki cukup waktu untuk berinteraksi di luar jam belajar dengan teman sebaya.

Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Kebijakan tersebut juga tidak memerhatikan kehidupan anak-anak yang lahir di lokasi dengan konteks masyarakat yang khusus, misalnya masyarakat agraris dan pesisir. Dalam konteks ini anak-anak akan membantu orang tua mereka untuk berladang ataupun melaut selepas jam sekolah.

Dikatakan Fahriza, FSGI mendukung Pemerintahan Jokowi-JK dalam penguatan pendidikan karakter karena didasari niat baik demi meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi janji Nawacita Presiden. Namun, publik sulit memahami relevansi antara lamanya belajar dengan penguatan pendidikan karakter. (Andi)

Check Also

guru

Tanpa Pelatihan Guru, Pemerintah Tak Berhak Lakukan UKG

Edupost.id – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah tidak boleh hanya melakukan uji kompetensi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *