Kamis , 19 Oktober 2017
Home / Berita Pendidikan / FSGI Persoalkan Perpres PPK Lima Hari Sekolah
pelajar sma
Ilustrasi: Pelajar SMA

FSGI Persoalkan Perpres PPK Lima Hari Sekolah

Edupost.id – Draft Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mulai banyak diperdebatkan. Perpres ini dinilai akan menguatkan Permendikbud 23/2017 tentang Lamanya Hari Sekolah.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, mengaitkan lima hari sekolah dengan pengembangan karakter tidak sepatutnya diterima tanpa klarifikasi logis dan sesuai realitas lapangan. Asumsi para birokrat dan para ahli yang dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan ini belum tentu mewakili karakteristik dan fakta lapangan. Alih-alih menguatkan pendidikan karakter, ternyata Perpres justru akan mengakomodir Permendikbud Lima Hari Sekolah.

“Sepertinya Perpres PPK dibuat untuk mengakomodir Permen Lima Hari Sekolah. Dari sistem tata urutan peraturan perundangan jelas bertentangan. Mengapa Perpres justru mengikuti Permen? Mengapa Permen sebagai salah satu aturan implementasi dari Perpresnya dihadirkan terlebih dahulu? Ibarat membangun rumah tanpa ada pondasi tanpa ada dinding, kita memasang atap. Hal ini berpotensi menyimpang dari perumusan aturan perundangan dari yang standar,” ujar Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI, Senin (14/8).

Fahriza menambahkan, alih-alih menguatkan pendidikan karakter, ternyata Permendikbud ini justru mengatur jam belajar anak disesuaikan dengan beban jam kerja guru. Anak berpotensi menjadi korban kebutuhan orang dewasa memenuhi jam kerjanya.

Pengurus Serikat Guru Indonesia Mataram, NTB, Mansur, mengatakan ujicoba sebelum penerapan seharusnya menjadi landasan kebijakan dibuat, karena data lapangan dan praktik baik di semua jenjang pendidikan dan di semua jenis sekolah terwakili. Sehingga ini akan menjadi contoh dalam implementasi kebijakan. Namun jika uji coba secara akuntabilitas juga tidak dapat dipertaggungjawaban kesahihan dan validitasnya kepada publik, kebijakan ini tak akan merubah apapun di pendidikan kita, hanya akan menyiksa anak-anak Indonesia karena berada begitu lama di sekolah.

“Proses ujicoba, yang menurut Mendikbud sudah dilakukan di 500 – 1500 sekolah ternyata tidak dapat diuraikan secara sistematik hasil refleksinya, sehingga public pun dibuat tak paham urgensinya kebijakan ini harus diterapkan secara terburu-buru,” ujanya. (Andi)

Check Also

guru

Tanpa Pelatihan Guru, Pemerintah Tak Berhak Lakukan UKG

Edupost.id – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah tidak boleh hanya melakukan uji kompetensi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *