Rabu , 23 Mei 2018
Home / Berita Pendidikan / Hadiri Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Ini Pernyataan FSGI

Hadiri Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Ini Pernyataan FSGI

Edupost.id – Belum tercapainya stadar minimal pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan pendidikan di berbagai daerah. Di antaranya, standar sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari memadai, kualitas pendidik yang rendah, dan implementasi pendidikan karakter yang masih lemah.

Hal ini disampaikan oleh Sekjend Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, pada Selasa (6/2) di Gedung Nusantara I DPR RI.

Oleh karenanya, FSGI meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dinas-dinas terkait segera memenuhi Standar Nasional Pendfidikan (SNP) sarana dan prasarana sekolah. Perbaikan sekolah-sekolah yang rusak sedang dan berat haus didahulukan demi melindungi peserta didik dan pendidik.

“Sekolah akan sulit meningkatkan kualitas jika sarana dan prasarannya belum mencapai standar minimal SNP,” terang Heru melalui keterangan resminya Selasa (6/2).

Terkait kualitas guru, menurut Heru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama serta dinas-dinas terkait, sangat perlu membuat program berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam jabatan, terutama dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Diakuinya, masih banyak guru yang tidak paham cara mengatasi perilaku menyimpang siswa di kelas. Kasus yang terjadi di sampang itu mungkin bisa juga karena cara guru mengatasi siswa dengan ‘kurang tepat’. Banyak guru kita tidak dibekali, atau bahkan tidak mau mempelajarinya karena para guru berpikir yang penting ilmu pengetahuan sudah disampaikan ke siswa.

Kemenristekdikti juga hus terlibat dalam proses ini, terutama dalam menyiapkan calon guru. Kemenristekdikti harus mengevaluasi kurikulum sekolah keguruan. Seharusnya, kata Heru, kurikulum di kampus pendidikan guru terdapat ilmu psikologi anak dan Ilmu classroom dan behaviour management, yaitu bagaimana menghadapi siswa yang keras dan siswa pembangkang.

“Para guru di Indonesia masih gagap dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, karena memang tidak pernah dibekali saat kuliah keguruan,” imbuhnya.

Tingginya kasus kekerasan di sekolah seharusnya menjadi momentum para pendidik melalui organisasi-organisasi profesi guru untuk mendorong pemerintah memperbaiki sistem pendidikan dan sistem perlindungan guru dalam menjalankan profesinya. Guru seharusya mendapatkan pelatihan yang tidak melulu metode pembelajaran, tetapi juga keterampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. (Andi)

Check Also

UN-SMP

Daripada Corat Coret, Sekolah Ini Suruh Siswanya Pakai Baju Adat

Edupost.id – Kepala SMP Negeri 8 Yogyakarta, Nuryani Agustina mewajibkan seluruh siswa kelas 9 mengenakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

=[Tutup Klik 2x]=