Senin , 23 April 2018
Home / Berita Pendidikan / Inilah 7 Gugatan Para Guru Az Zaytun kepada Pihak Yayasan
Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu
Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu

Inilah 7 Gugatan Para Guru Az Zaytun kepada Pihak Yayasan

Edupost.id – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dialami oleh 116 Guru Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu akhirnya berakhir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam Sidang perdana berlangsung hari ini, Senin (12/2) di PHI PN Kelas IA Khusus Bandung, Pesantren Pimpinan Panji Gumilang ini digugat sekitar Rp 13 Milyar.

Para penggugat ini didampingi enam pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Keenam pengacara dari pihak penggugat adalah Hardiansyah, S.H. M.H., Willy Hanafi, S.H., Asaad Ahmad, S.H., Asriyadi Tanama, S.H., M. Irfan Alghifari, S.H., dan Riefqi Zulfikar, S.H. Penggugat menyampaikan tujuh pokok gugatan yang diajukan dalam gugatan PHI ini.

“Pertama, menuntut tergugat (Yayasan Pesantren Indonesia) agar menunaikan hak hak guru sebagai penggugat sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Penggugat menuntut uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pergantian hak ketentuan Pasal 156 ayat (4 ),” terang Hardiansyah mewakili tim pengacara penggugat dalam siaran persnya, Senin (12/2).

Gugatan kedua, menurut Hadiansyah adalah menuntut tergugat agar membayar gaji selama massa menunggu proses penyelesaian perselisihan hubungan indusrial, sejak Desembaer 2016 sampai Januari 2018, sekitar 13 milyar. Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) selama proses perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

“Keempat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tan

ah dan Gedung terhadap aset Tergugat yakni Tanah dan Gedung Blok Sandrem, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu- Jawa Barat. Indonesia serta benda berwujud maupun tidak berwujud milik Tergugat,” lanjutnya.

Penggugat juga menuntut pengadilan agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan dan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 5.00.000,- per hari setiap kelalaian Tergugat melaksanakan putusan ini. “Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara,” pungkasnya. (Andi)

Check Also

Beasiswa KAIST untuk Kuliah S1 di Korea 

Ikuti Beasiswa S1 Gratis di KAIST Korea

Edupost.id – Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) menawarkan beasiswa bagi lulusan SMA dari berbagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

=[Tutup Klik 2x]=