Senin , 23 Juli 2018
Home / Berita Pendidikan / Inilah Catatan Akhir Tahun Pendidikan Sepanjang 2017 Versi FSGI
Pendidikan di NTT
ilustrasi, Siswa Sekolah Dasar di Provinsi NTT. sumber : google

Inilah Catatan Akhir Tahun Pendidikan Sepanjang 2017 Versi FSGI

Edupost.id – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonsia (FSGI), Heru Purnomo mengungkapkan beberapa catatan akhir tahun terkait pendidikan Indonesia sepanjang 2017. Dalam keterangan resminya, Senin (25/12), Heru menyebut ada enam catatan kritis yang dikeluarkan FSGI, mulai dari zonasi Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) hingga Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB yang langsung diterapkan 100% di seluruh Indonesia menjadi sorotan pertama FSGI. Kasus penerimaan siswa secra illegal di luar jalur PPDB online yang terjadi di SMAN 2 dan SMAN 13 Kota Medan hingga kini membuat nasib ratusan siswanya terkatung-katung.

Catatan kedua adalah terkait kebijakan kontroversi “Lima Hari Sekolah”yang populer dengan istilah Full Day School. Kebijakan ini sempat mengundang kontroversi lalu dihentikan dengan keluarnya PerPres PPK.

“Namun, sistem penilaian PPK ternyata dikeluhkan banyak guru, akibatnya banyak sekolah batal terima rapor pada 23 Desember 2017 lalu,” ujar Heru.

Hal lain yang disoroti FSGI adalah kasus kekerasan di pendidikan yang terus terjadi. Kasus kekerasan ini bahkan semakin masif dan mengerikan, baik yang dilakukan sesama siswa maupun dilakukan guru. Salah satu yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus tarung gladiator dan video kekerasan Pontianak.

Kasus buku pelajaran yang menuai kontroversi juga menjadi persoalan penting untuk dikritisi. Ini menunjukkan lemahnya kontrol dan penilaian buku oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemdikbud RI.

Baru-baru ini masyarakat dihebohkan oleh keberadaan buku IPS SD yang menyebut Yarusalem sebagai ibukota Israel. Sebelumnya, pernah ditemukan pula buku TK belajar membaca yang berisi konten LGBT.

Kualitas pendidikan Indonesia yang masih jeblok menurut indikator PISA juga tak lepas dari sorotan FSGI. Parahnya, menurut Heru, Mendikbud bukannya menjadikan sebagai evaluasi menyeluruh, tapi justru mengkambinghitamkan anak-anak NTT.

Hal terakhir yang menjadi sorotan adalah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang masih terus bermasalah. Tahun ini perubahan kode mata pelajaran akibat kebijakan Kurikulum 2013 di SMK berdampak pada para guru SMK yang tidak mendapatkan TPP selama 5 bulan, seperti yang terjadi di Tasikmalaya. (Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

=[Tutup Klik 2x]=