Selasa , 25 Juli 2017
Home / Berita Pendidikan / Kartu Indonesia Pintar Masih Terganjal Masalah di Lapangan
Kartu-Menuju-Sejahtera
Kartu Menuju Sejahtera (foto: rri)

Kartu Indonesia Pintar Masih Terganjal Masalah di Lapangan

Edupost.id – Penerapan Kartu Indonesia Pintar di lapangan masih terganjal beberapa masalah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Kemdikbud dengan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait dengan banyaknya temuan masalah data penerima KIP di lapangan.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo dan penting untuk memastikan program ini efektif dari hulu hingga ke para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemdikbud menggunakan data dari BPS yang telah diolah oleh TNP2K untuk menentukan penerima KIP dan distribusi KIP. Sehingga kita perlu berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K untuk memastikan data dan penerima KIP,” ujar Anies.

Anies mengundang BPS dan TNP2K untuk membicarakan temuan-temuan Kemdikbud di lapangan dan mengkoordinasikan lebih intensif guna memadankan data dan meningkatkan akurasinya. “Kemdikbud meminta BPS untuk melakukan pemutakhiran data, dan memang ditemukan banyak masalah akurasi  data penerima KIP di lapangan,” ungkapnya.

Terkait Program Indonesia Pintar (PIP) data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) bisa digunakan sebagai rujukan dalam proses pengumpulan data di BPS. Dari data penerima KIP yang bersumber dari BPS dan telah diolah oleh TNP2K sebanyak 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak menerima KIP, yang disalurkan oleh Kemdikbud. Dari jumlah itu diperuntukkan bagi 13.7 (76,6%) juta anak yang bersekolah dan 4,2 (23,4%) juta anak yg tidak bersekolah.

Setelah pembagian Kartu KIP banyak ditemukan masalah akurasi data di lapangan. Maka dilakukan pemadanan dengan Data Dapodik. Sebanyak 5 juta anak bersesuaian dengan data Dapodik, sedangkan 12.9 belum bersesuaian dengan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Meski begitu tidak bisa disimpulkan bahwa 12,9 juga anak tersebut berada di luar sekolah. Masih perlu pemadanan data KIP, antara data BPS yang telah diolah TNP2K, yang mengidentifikasi anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin dengan Dapodik yang memuat data 44,5 juta siswa yang terdaftar di sekolah.

Upaya yang terus dilakukan antara lain memilah data lebih lanjut dengan memadankan data per nama, alamat dan sekolah penerima KIP. Kedua, memasukkan kembali ke Data Dapodik bagi penerima KIP yang (baru) masuk sekolah, dan yang kembali masuk sekolah, bagi yang sebelumnya tidak aktif sekolah.

“Para penerima KIP itu segera diberi solusi untuk dapat mencairkan dana KIP untuk keperluan sekolah mereka di tahun ajaran baru ini,” ungkapnya. (Kemdikbud/IK-SS)

Check Also

Kemdikbud

Bantah Larang Nonton Anime, Kemdikbud Adukan Akun Palsu

Edupost.id- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melaporkan akun penyebar berita palsu (hoax) ke Facebook. Akun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *