Selasa , 12 Desember 2017
Home / Berita Pendidikan / Kasus Ijazah Ditahan karena Tunggakan Biaya, Kembali Terjadi
ijazah
Ilustrasi. Ijazah

Kasus Ijazah Ditahan karena Tunggakan Biaya, Kembali Terjadi

Edupost.id, Yogyakarta – Baru – baru ini, kasus penahanan ijazah terjadi di sebuah SMP Swasta di Kota Yogyakarta. SMP ini dilaporkan menahan ijazah lima siswanya karena persoalan tunggakan biaya sekolah. Lima siswa tersebut tidak dapat mengambil ijazahnya apabila belum membayar uang dalam jumlah tertentu kepada sekolah.

Salah seorang wali siswa yang ijazahnya ditahan kemudian melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. Tim ORI DIY akhirnya melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta dan orang tua siswa yang bersangkutan.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, ijazah milik lima siswa tersebut, tetap harus diberikan kepada siswa. Namun, wali siswa tetap harus membayar biaya yang ditentukan.

Asisten ORI DIY Muhammad Rifki Taufiqurrahman mengungkapkan, sekolah swasta dapat meminta pungutan kepada siswa mereka. Sehingga saat ijazah berada di tangan wali murid, kewajiban membayar tetap diberlakukan. “Kami tidak bisa membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Wali murid yang datang kemudian menyampaikan ada semacam surat perjanjian antara ia dan sekolah untuk pelunasan, namun tidak pada saat ijazah diberikan,” katanya.

Total biaya yang perlu dibayarkan sebesar Rp 300.000. Adapun wali murid tersebut baru dapat membayar Rp 50.000. Sisa kekurangan akan dibayar secara bertahap. Persoalan ini cukup pelik karena terjadi di sekolah swasta. Seperti diketahui, sekolah swasta memang diperbolehkan meminta iuran dari orang tua siswa demi memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Inilah yang membuat Disdik Kota Yogyakarta mengaku tak dapat berbuat banyak terhadap kasus ini. Disdik tak dapat mengintervensi keputusan sekolah mengenai jumlah uang yang dibayar. Sehingga hanya wali murid dan sekolah yang dapat menemukan solusi bersama untuk pelunasan uang tersebut. “Karena perlu disadari, sekolah swasta memang mendapatkan uang untuk kegiatan operasional mereka juga dari wali murid,” ungkap Budi Asrori, sekretaris Disdik Kota Yogyakarta.

ORI DIY tetap menghimbau agar Disdik terus melakukan pemahaman dan pengawasan yang lebih kepada sekolah-sekolah, mengenai larangan penahanan ijazah. Karena tindakan itu bertentangan dengan Perda DIY No.10/2013. (Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *