Selasa , 12 Desember 2017
Home / Berita Pendidikan / Keputusan Jalankan UN Ditolak, Validitas UN Diragukan
Akhlak-Rendah-8-Siswa-SMP-Tidak-Lulus-UN
Siswa SMP Sedang Mengerjakan Ujian Nasional. (Foto: Edupost.id)

Keputusan Jalankan UN Ditolak, Validitas UN Diragukan

Edupost.ID – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap menjalankan Ujian Nasional (UN) dinilai tidak tepat. Penolakan terhadap keputusan ini secara tegas diungkapkan oleh dua organisasi profesi guru, FSGI dan IGI.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti sangat menyayangkan keputusan pemerintah ini. Bagi FSGI dukungan atas moratorium UN karena sejumlah alasan substantif bukan teknis, yang meragukan validitas hasil UN.

“UN selama 12 tahun terbukti tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Fungsi pemetaan UN tidak terlihat, yang nyata justru pemetaan ketidakjujuran. UN yang tidak valid jelas tidak mampu memetakan persoalan pendidikan,” terang Retno ketika dihubungi Edupost.ID Senin (19/12).

Selain itu, menurut Retno, ada kekeliruan fatal bahwa UN digunakan untuk menjadi alat ukur segalanya, mulai dari kualitas guru, siswa, maupun sekolah, indeks kejujuran sekolah, masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dan sebagainya. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yg sangat tidak tepat.

Meski menolak keputusan ini, FSGI dalam waktu dekat ini tidak akan melakukan apapun. FSGI akan melakukan kajian terlebih dahulu tentang perkembangan ini sebelum menyusun strategi berikutnya.

Penolakan keputusan presiden juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. Ramli bahkan menilai, melanjutkan UN sama halnya dengan menghancurkan karakter siswa.

“Jokowi harus melindungi guru dari keterpaksaan menghancurkan karakter siswa. Itu fakta, karena tingkat kecurangan di UN lebih dari 70%,” ungkap Ramli.

Menurut Ramli, UN tak memiliki dampak positif bagi siswa. Program pendampingan UN yang biasa diterapkan oleh sekolah hanya demi menjaga nama baik sekolah. Sekolah selalu berlomba agar siswanya mendapat nilai tinggi dalam UN hanya demi gengsi.

“Guru terpaksa melakukan itu karena kepala sekolah tidak mau malu sekolahnya dicap gagal, kepsek juga diminta sama kadis melakukan itu karena perintah bupati dan walikota ‘mankan nilai UN’,” imbuh Ramli.

Ramli mencontohkan, kualitas pendidikan di Papua tidak sebanding dengan nilai UN. Menurutnya, ada siswa tidak bisa membaca dengan baik tapi nilainya di atas 80. Hal ini dianggap tidak masuk akal.

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional, Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Presiden juga berjanji akan melakukan berbagai penyempurnaan dan perbaikan. (Andi)

Check Also

Indonesia Siap Gelar Olimpiade Sains Internasional di Bali

UN Ditetapkan, IGI Meminta Presiden Lindungi Guru dari Intimidasi

Edupost.ID – Setelah tarik ulur yang begitu lama, akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan untuk tetap melanjutkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *