Selasa , 21 November 2017
Home / Berita Pendidikan / Ketum IGI : Pemerintah Harus Berhentikan Guru Honorer Kepsek
Hari Guru Nasional 2016
Hari Guru Nasional 2016

Ketum IGI : Pemerintah Harus Berhentikan Guru Honorer Kepsek

Edupost.ID – Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, meminta pemerintah bersikap tegas memberhentikan guru honorer yang diangkat kepala sekolah. Ketegasan pemerintah ini diperlukan agar dapat memastikan bahwa tak ada lagi guru yang tak dimanusiakan dan dibayar dengan upah murah dan jauh dari kata layak.

“Dari sekitar 3,6 juta guru di Indonesia, hanya sekitar 1,6 guru yang pegawai negeri sipil. Jutaan guru memiliki status yang tidak jelas tetapi jelas diberi upah murah. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat selalu menyatakan bahwa guru kita cukup. Pertanyaannya adalah, jika guru kita cukup, mengapa Kepala Sekolah harus mengangkat guru honorer sekolah?,” ujar Ramli kepada Edupost.ID, Rabu (11/1).

Ramli menambahkan, guru honorer sekolah ini diangkat karena kekurangan guru, itu kenyataan yang tak terbantahkan. Kepala Sekolah terpaksa mengangkat guru honorer sekolah agar mampu menutup kekurangan guru dan sekolah menjadi tenang dan aman karena tak ada siswa yang tak diajar. Sayangnya, guru honorer ini masih tak dianggap dan tak dihargai.

“Honor yang mereka terima dalam sebulan tak lebih tinggi dari honor buruh bangunan yang bekerja selama tiga hari, guru jelas jauh lebih rendah nilainya dibanding buruh cuci rumah tangga,” kata Ramli.

Di sisi lain, Ramli menyebut pemerintah juga telah mengabaikan hak guru honorer sekolah dengan tidak memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Ini terjadi karena guru honorer sekolah tak memiliki SK yang legal dan memenuhi syarat perundang-undangan untuk mendapatkan NUPTK. Guru yang berhak mendapat NUPTK hanyalah guru yang diangkat oleh Bupati/Walikota.

Selain itu, Ramli juga mendesak pemerintah segera menarik seluruh guru PNS di sekolah-sekolah swasta untuk mengisi formasi sekolah-sekolah negeri agar lebih memperjelas lagi kekurangan dan kelebihan guru Indonesia. Jika semua guru PNS kembali ke sekolah negeri, akan terbuka ruang bagi guru lainnya atau calon guru untuk diangkat oleh yayasan menjadi guru tetap yayasan, sehingga guru yang bersangkutan memperoleh kesempatan mendapatkan NUPTK.

Pemerintah, menurut Ramli, harus bertanggungjawab mengangkat guru-guru dengan jalan yang benar. Seluruh guru yang masuk dalam ruang-ruang kelas adalah guru yang jelas, guru yang memiliki SK yang legal dan memenuhi syarat perundang-undangan sehingga layak mendapatkan NUPTK.

“Intinya, selama guru honorer pengangkatan kepala sekolah masih dibiarkan, selamanya guru honorer ini tak dimanusiakan dan dianggap cukup dengan honor seadanya. Pemerintah harus tegas hanya memberi ruang mengajar kepada guru yang diangkat oleh bupati/walikota, gubernur atau yayasan,” pungkas Ramli. (Andi)

Check Also

guru

Kekurangan 200 Guru, Angkat Honorer Dinilai Tak Efektif

Edupost.id – Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *