Kamis , 19 Oktober 2017
Home / Berita Pendidikan / Langgar Hak Anak, KPAI : Kebijakan PPDB Perlu Direvisi
Orangtua-Wajib-Lapor-Pungli-Sekolah-ke-Kemdikbud
Ilustrasi: Penerimaan Peserta Didik Baru / PPDB (Foto: pemkot bogor)

Langgar Hak Anak, KPAI : Kebijakan PPDB Perlu Direvisi

Edupost.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi dan revisi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan yang dimaksud terkait pembatasan usia maksimal 15 tahun sebagai syarat masuk SMP yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 17 tahun 2017 pasal 6 butir (a).

Hal ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengaku anaknya ditolak di SMPN 3 Kota Tangerang lantaran berusia di atas 15 tahun. Pembatasan usia maksimal 15 tahun dinilai KPAI berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri.

” KPAI menerima pengaduan dari sejumlah warga yang anaknya gagal diterima di SMPN 3 Kota Tangerang lantaran usianya melampaui 15 tahun, padahal keenam siswa yang bersangkutan berada pada ring satu zona terdekat dan nilai keenam siswa tersebut jauh lebih tinggi dari nilai minimal siswa yang diterima di sekolah tersebut,” kata Komisioner bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Pembatasan usia maksimal ini, kata Retno mestinya tidak berlaku untuk mendaftar ke SMP. Pasalnya, menurut Retno, ada kemungkinan seorang anak tidak naik kelas atau terlambat mendaftar sekolah saat memasuki usia SD.

Retno menyatakan, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemebdikbud) lakukan evaluasi dan revisi kebijakan PPDB. KPAI telah menyiapkan surat resmi kepada Mendikbud Muhadjir Effendy untuk melakukan evaluasi dan revisi pasal 6 butir (a) Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang PPDB tahun ajaran 2018/2019.

“Terkait temuan, tugas KPAI sesuai dengan amanat Pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama terkait pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak,” jelas Retno. (Andi)

Check Also

stop-bullying-kekerasan

KPAI Minta Sekolah Putus Mata Rantai Kekerasan Siswa

Edupost.id – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti meminta sekolah bersinergi dengan para …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *