Selasa , 24 Oktober 2017
Home / Berita Pendidikan / Lapor Pungli, Situs Pemantau Kecurangan PPDB
Kemdikbud
Kemdikbud RI

Lapor Pungli, Situs Pemantau Kecurangan PPDB

Edupost.id – Pengutan di sekolah sering dikeluhkan para orangtua siswa. Namun, sebuah situs Lapor Pungli atau laporpungli.kemdikbud.go.id menjadi solusi dan sebagai pemantau terutama untuk kecurangan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Para orangtua dapat mengadukan pungutan liar yang mereka terima pada situs yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kemendikbud,secara resmi merilis situs tersebut pada Selasa, (28/6) di Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menjelaskan, situs ini merupakan saluran untuk menyampaikan laporan mengenai pengutan di sekolah yang dirasa merugikan siswa atau orang tua siswa. “Pemerintah tidak menutup mata masih adanya praktik pungutan-pungutan di sekolah yang memberatkan, terutama saat penerimaan peserta didik baru seperti sekarang ini. Kemendikbud menyediakan saluran pelaporan bagi siapa saja yang merasa dirugikan dengan praktik pungutan itu,” kata Mendikbud Anies Baswedan yang sedang dalam perjalanan tugas ke Jerman, melalui pesan singkat, Selasa (28/6/2016). 

“Jangan ada lagi pihak yang memandang siswa sebagai pundi-pundi uang untuk dikeruk! Mereka adalah anak kita, adik kita. Mereka adalah wajah masa depan kita. Kita harus bantu, kita harus fasilitasi jangan malah dijadikan sebagai penghasilan,” ujar Anies Baswedan.

Menurut Menteri Anies, pelaporan dan pengaduan akan diselesaikan dengan kerja sama antar Pemerintah Daerah, dan Direktorat Jenderal terkait di Kemendikbud.

“Semenjak dirilis, sudah ada dua pelaporan yang masuk, dan kami tangani,” kata  Mendikbud.
 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar melarang pungutan di sekolah. Pertama tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ketiga, tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Mendikbud Anies Baswedan menghimbau kepada pemerintah daerah untuk proaktif mengingatkan kepada tiap sekolah (satuan pendidikan) agar tidak melegalkan pengenaan pungutan liar. “Biaya pendidikan itu harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orang tua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah,” kata Mendikbud. (Kemdikbud/Nisa)

Check Also

siswa-SMA

PPDB MAPK Dibuka Online Mulai 6 Februari

Edupost.ID – Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) akan dibuka secara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *