Kamis , 18 Januari 2018
Home / Berita Pendidikan / Ombudsman: Pelanggaran di Sektor Pendidikan jarang Ditindak
pelajar sma
Ilustrasi: Pelajar SMA

Ombudsman: Pelanggaran di Sektor Pendidikan jarang Ditindak

Edupost.id – Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DI.Yogyakarta, Budhi Masturi menerangkan, selama ini, pelanggaran pelayanan publik pada sektor pendidikan termasuk yang minim penindakan, baik secara hukum maupun administratif.

Pada sektor ini, laporan yang terus berulang misalnya pungutan uang gedung/pengembangan institusi, uang seragam sekolah, uang buku, dan lain-lain. Masih ada pemahaman yang permisif dari pemangku kebijakan ketika menyikapi pungutan di sekolah dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau tidak.

“Padahal seharusnya tidak sulit, sebab secara sederhana pungli dapat dikenali dengan melihat apakah ada peraturan yang menjadi dasar hukumnya dan apakah petugas yang memungut memiliki kewenangan,” kata Budhi Jumat (12/1).

Dengan demikian, kata Budhi, apabila pungutan yang dilakukan tidak ada dasar hukum atau dilakukan oleh orang yang tidak berwenang memungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya patut diduga itu adalah pungutan liar.

Dikatakan, selain sektor pendidikan, pekanggaran juga banyak terjadi di sektor pariwisata. Selain soal pencegahan, minimnya penindakan juga bisa menjadi faktor yang menyebaban pengulangan.

Berulangnya praktik pungutan liar dalam pelayanan publik antara lain disebabkan karena tidak patuhnya penyelenggara/pelaksana layanan melengkapi informasi mengenai standar pelayanan, terutama tentang tariff, persyaratan, dan prosedur, di tempat-tempat pelayanan publik.

Menurut Budhi, sejauh ini peran masyarakat dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelayanan publik di DIY masih sangat minim. Oleh karena itu sejak tahun 2014 ORI DIY mengembangkan mekanisme pengawasan pelayanan publik yang berbasis pemberdayaan warga, dengan mendorong pembentukan berbagai komunitas.

“Untuk DIY sebelumnya sudah terbentuk pelajar sahabat Ombudsman RI, dan tahun 2017 kembali terbentuk perempuan Sahabat Ombudsman se-DIY, yang diwadahi dalam Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4), terdiri dari para perempuan penggiat sosial kemasyarakatan dari berbagai kabupaten/kota,” pungkasnya. (Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *