Kamis , 21 September 2017
Home / Berita Pendidikan / Pemerintah Diminta Tegas Berantas Pungli di Sekolah
siswa-SMA
Ilustrasi. Siswa SMA

Pemerintah Diminta Tegas Berantas Pungli di Sekolah

Edupost.id – Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Yogyakarta meminta pemerintah tegas menindak praktik-praktik pungutan liar (pungli) dan sumbangan pendidikan kaena hal itu memberatkan masyarakat. Pemerintah dan penegak hukum harus melakukan pencegahan, pemberantasan, serta penegakkan hukum termasuk kasus-kasus korupsi dan pungli di pendidikan.

Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rochman menekankan, perlunya regulasi terkait biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun perda. Regulasi yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan lagi mengenakan pungutan biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga SMA.

Selain itu, juga menolak tegas adanya pungutan yang dilegalkan melalui peraturan Permendikbud. Zaenur menyampaikan bahwa pungutan tersebut bertentangan dengan UU Sisdiknas, pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu, pungutan pendidikan juga tidak sesuai dengan PP Wajib Belajar, PP Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Permendikbud Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

“Kami juga meminta pemerintah merevisi PP Pendanaan Pendidikan karena pada pasal 51 ayat 4 c bertentangan dengan UU Sisdiknas,” ucapnya.

Sementara itu,  Tenti Novari Kurniawati dari Institute of Development and Economic Analysis (IDEA) menegaskan, pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pendidikan. Seperti diketahui alokasi dana pendidikan dalam APBN tahun 2016 sebesar 419,2 triliun sehingga diperlukan tata kelola yang baik agar kualitas pendidikan yang dihasilkan semakin meningkat. (UGM/ IK-SS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *