Jumat , 20 Oktober 2017
Home / Berita Pendidikan / Penahanan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dikritik
guru
Ilustrasi. Guru

Penahanan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dikritik

Edupost.id – Langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menahan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 23,3 triliun pada APBN Perubahan 2016 menuai kritik. Kebijakan ini dinilai merugikan guru.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim meminta Sri untuk berpikir ulang sebelum menahan anggaran ini. Menurutnya, penahanan tunjangan profesionalisme guru ini akan berdampak luar biasa terhadap kondisi pendidikan Indonesia.

Ramli menyebut adanya beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika kebijakan ini diterapkan. Menurunnya semangat guru mendidik bangsa dan ini akan berimplikasi pada Indonesia 20-30 tahun yang akan datang. Pembelajar akan ditinggalkan oleh guru, karena guru akan sibuk memperjuangkan haknya. “Guru akan sibuk menghadapi Dept Collector, karena guru akan sibuk mencari pendapatan tambahan untuk menutup lubang kebutuhan keuangan yang ditahan ibu Sri Mulyani,” ujarnya.

Selain itu, Diklat UKG yang sudah dipersiapkan akan kacau balau, karena guru tidak lagi tertarik mengikuti diklat jika pemerintah mencabut tunjangan mereka. Kualitas input guru juga akan kembali kacau. Guru kembali akan menjadi profesi yang tak diminati sehingga yang memilih FKIP adalah mereka yang gagal masuk kedokteran, tak lulus di Fakultas Teknik dan tak tembus di Fakultas Hukum dan Ekonomi.

“Jika terjadi kesulitan uang negara, ada baiknya, gaji pejabat yang dikurangi, anggota DPR dan DPRD dikurangi dan mobil-mobil dinas pejabat yang mewah itu dijual saja agar tak boros BBM,” tegas Ramli.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FDSI), Retno Listyarti menambahkan, kebijakan ini sangat merugikan guru. Penundaan yang tak pasti membuat para guru memikirkan cara lain untuk mencari uang tambahan bagi upaya memenuhi kebutuhannya yang biasanya mengandalkan uang tunjangan itu.

“Sebenarnya, kebijakan ini jelas merugikan guru. Banyak guru yang menggunakan TPG ini untuk bayar kuliah dirinya ke S2 atau kuliah anak – anaknya. Artinya, penundaan yg tak pasti waktunya akan membuat para guru memikirkan cara lain untuk mencari uang tambahan bagi upaya memenuhi kebutuhannya yang biasanya mengandalkan uang TPG,” ujar Retno.

Selain itu, menurut Retno, konsentrasi mengajar juga menjadi terbelah. Banyak guru bergaji sangat rendah, tetap bertahan mengajar karena ada tunjangan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menahan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 23,3 triliun pada APBN Perubahan 2016. Penahanan anggaran tersebut masuk dalam program penghematan transfer daerah sebesar Rp 70,1 triliun. Menurutnya, tunjangan profesi guru PNSD dihemat Rp 23,3 triliun karena overbudgeting. Gurunya tidak ada, atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat. (Andi)

Check Also

guru

Kemendikbud Pastikan Tunjangan Profesi Guru Aman

Edupost.id – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata, menegaskan pengurangan anggaran Tunjangan Profesi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *