Rabu , 26 Juli 2017
Home / Berita Pendidikan / Tunjangan Guru Besar Dipotong, Wuryadi: Beban Kian Berat
Tunjanga Guru Besar Dipotong
Tunjanga Guru Besar Dipotong (Foto: gradcap)

Tunjangan Guru Besar Dipotong, Wuryadi: Beban Kian Berat

Edupost.id – Beberapa waktu lalu, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi (Kemenristek Dikti) menyampaikan rencana pemotongan tunjangan bagi guru besar yang kurang optimal dalam mengajar. Hal tersebut dinilai menambah berat beban guru besar karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

“Syarat ingin menjadi seorang guru besar sangat berat dalam meningkatkan potensi, harus dapat menghasilkan karya ilmiah atau jurnal yang dapat dipublikasikan sampai tahap internasional,” kata Prof. Wuryadi, Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada Edupost.id.

Dengan adanya pemotongan tunjangan tersebut, lanjut Wuryadi, maka konsekuensinya akan sulit mempertahankan kualitas mengajar seorang guru besar. Menurutnya, syarat menjadi guru besar lebih berat daripada guru pada umumnya diantaranya harus mengajar, meneliti dan memberikan contoh yang terpapar pada Tridarma.

Wuryadi menampik alasan Kemenristek Dikti memotong tunjangan guru besar karena minimnya jumlah jurnal penelitian. Ia menguraikan, ada banyak tantangan berat yang harus dilalui untuk mencapai posisi guru besar diantaranya dalam hal proses membuat jurnal internasional.

“Banyak konsekuensinya, jika ingin mempublikasikan jurnal atau karya ilmiah sampai ke taraf internasional,” ucap pria yang juga mengajar di Universitas Negri Yogyakarta (UNY) ini.

Terlebih, biaya pembuatan jurnal internasional terbilang mahal dan harus tertib menunggu giliran. Selain itu, potensi dari guru besar harus sudah dipastikan berada di taraf nasional terlebih dahulu.

“Untuk membuat sebuah jurnal sampai di tahap internasional, dapat melalui kerjasama dengan universitas dalam negeri atau luar negeri. Dengan keseimbangan yang diperoleh, serta jurnal bisa diterbitkan di dua tempat dan setimpal dengan taraf internasional,” pungkasnya.

Ia juga tidak sependapat jika alasan pemotongan tunjangan itu dengan alasan untuk menghemat anggaran belanja negara. Menurutnya, masih ada pos-pos anggaran lainnya yang kurang efektif dan lebih layak untuk dipangkas.

(Inan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *