Jumat , 20 Oktober 2017
Home / Kabar Kampus / Harkitnas, BEM UNJA Suarakan Lima Tuntutan untuk Pemerintah
Harkitnas, BEM UNJA gelar aksi
Harkitnas, BEM UNJA gelar aksi (foto: BEM UNJA)

Harkitnas, BEM UNJA Suarakan Lima Tuntutan untuk Pemerintah

Edupost.id, Jambi – Permasalahan yang mendera Bangsa Indonesia kian pelik, mulai dari angka kemiskinan yang tinggi hingga kasus kekerasan perempuan yang tak kunjung usai. Hal itu mengundang keprihatinan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM KBM Universitas Jambi (UNJA). Dalam momentum hari kebangkitan nasional, mereka menyerukan lima tuntutan untuk pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

Berikut ini lima tuntutan BEM UNJA untuk pemerintahan Jokowi:
1. Melakukan upaya untuk menumbuhkan kembali jiwa Pancasila dalam diri setiap rakyat Indonesia
2. Melakukan pembenahan sistem pendidikan dengan menekankan pembelajaran berbasis moral dan etika
3. Berlaku tegas terhadap pelaku berbagai kasus kekerasan moral dan etika
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM
5. Mengalokasikan seluruh kekayaan Sumber Daya Alam hanya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Bangsa Indonesia tengah mengalami krisis multidimensi, dari banyaknya krisis yang terjadi, krisis moral merupakan sesuatu yang ramai diperbincangkan. Sederet kasus kekerasan moral sampai pada pelanggaran etika yang dilakukan oleh para pejabat negara marak terjadi akhir-akhir ini,” papar Hardiansyah, Presiden Mahasiswa BEM KBM UNJA.

Ia menyebutkan, data dari Komnas Perempuan tahun 2016 menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal sebesar 321.752 dan di ranah publik sebanyak 5.002 kasus. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual terhadap perempuan (61%).

Persoalan kemiskinan juga menjadi sorotan BEM KBM UNJA. “Di tengah berbagai permasalahan ekonomi yang kian mengancam, sudah menjadi kewajiban bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hal yang harus diprioritaskan,” ungkapnya.

Hardiansyah menguraikan data dari BPS bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2015 mencapai 11,22 persen. “Hal ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia masih belum mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya,” terangnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

“Lama sudah bangsa ini merdeka, tapi rakyat tak kunjung sejahtera. Sudah saatnya untuk bangkit dari keterpurukan, dan bergerak maju menuntut sebuah perubahan,” ucapnya. (Nisa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *