Kamis , 25 Mei 2017
Home / Kabar Kampus / KAMMI UGM Gelar Aksi, Tagih Janji Jokowi

KAMMI UGM Gelar Aksi, Tagih Janji Jokowi

Edupost.ID, Yogyakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UGM menggelar aksi damai di Bundaran UGM, Selasa (20/10) sore. Dalam aksinya mereka mengkritisi program Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai masih belum terealisasi pada satu tahun pertama pemerintahan.

Puluhan massa itu memadati area sekitar Bundaran UGM dengan  membentangkan spanduk bertuliskan “Jika Bapak Tak Ingat, maka Kami Lupakan”, “Reformasi 98 Bukan Akhir Perjuangan”, “Tahun Ini Reformasi Belum Usai”.

Koordinator Lapangan aksi, Miftah, mengatakan Nawa Cita yang seharusnya sebagai harapan rakyat justru diingkari oleh Jokowi-JK. Hal ini terbukti dari dalam satu tahun pemerintahan belum ada perubahan yang signifikan dari perealisasiannya.

Ditambahkannya, selama ini banyak problem kebangsaan yang terjadi, seperti, Insiden Tolikara dan Aceh Singkil. Kebakaran hutan, rupiah yang stabil pada angka lemah, hingga PHK pekerja pribumi yang diganti dengan pekerja asing,  Selain itu, program pembangunan bidang pendidikan juga masih dinilai gagal. “Kasus kekerasan di antara sesama anak, maupun anatar guru dan murid, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi bukti gagalnya pembangunan pendidikan,” imbuh Miftah.

Oleh karenanya, KAMMI Komisariat UGM bersama KAMMI se-Yogyakarta membawa lima tuntutan yang dikenal dengan Natura (Enam Tuntutan Rakyat), yakni:

  1. Menuntut Jokowi-JK agar segera merealisasikan Nawa Cita untuk mengatasi problem kebangsaan yang saat ini terjadi.
  2. Menuntut Jokowi-JK untuk bertindak tegas dan menujntaskan konflik antar agama, kelompok maupun golongan seperti yang terjadi di Singkil dan Tolikara.
  3. Menuntut agar pemerintah mengambil langkah strategis untuk menguatkan nilai tukar rupiah.
  4. Menuntut agar pemerintah menasionalisasi aset penting abngsa yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.
  5. Tegas dalam upaya reformasi hukum dan penolakan pelemahan KPK, bersihkan institusi – institusi penegak hukum yang ada (Kepolisian, kejaksaan, KPK, dll) dari koruptor serta perkuat koordinasi antara badan penegak hukum.
  6. Menindak tegas perusahaan pelaku pembakaran liar Riau dan Kalimantan.

KAMMI juga mengancam, jika Jokowi-Jk tidak melakukan perubahan, maka mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan. “Ini adalah warning awal KAMMI terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Jika pemerintah tak melakukan perubahan, kami akan terus menggelar aksi,” tegasnya.  (Andi)

Check Also

SBMPTN

Pendaftaran SBMPTN Masih Dibuka hingga 9 Mei

Edupost.id – Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) masih dibuka hingga besok, 9 Mei …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *