Sabtu , 25 Februari 2017
Home / Kabar Kampus / Pemilihan Rektor, Menristekdikt Tetapi Miliki 35 Persen Suara
Pemilihan Rektor, Menristekdikt Tetapi Miliki 35 Persen Suara
Pemilihan Rektor, Menristekdikt Tetapi Miliki 35 Persen Suara

Pemilihan Rektor, Menristekdikt Tetapi Miliki 35 Persen Suara

Edupost.ID – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan, dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri (PTN) menteri tetap memiliki hak suara sebesar 35 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang pengawasan Kemenristek Dikti terhadap rektor terpilih alam mengelola perguruan tinggi.

“Setelah berkonsultasi dan koordiansi dengan Ombudsman dan KPK, kami putuskan hak suara menteri masih 35 persen,” kata menteri Nasir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemristekdikti 2017 di Graha Sabha Pramana UGM, Senin (30/1).

Nasir menambahkan, calon rektor harus mencatuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ketentuan tersebut berlaku setelah keluar Permenristekdikti No 19 tahun 2017, yang menyatakan bahwa para bakal calon pemimpin PTN harus menyerahkan LHKPN kepada KPK sebagai salah satu syarat menjadi calon rektor atau direktur di perguruan tinggi negeri.

Menurut Nasir rekomendasi KPK terkait LHKPN tersebut menjadi penentu apakah orang tersebut dapat maju menjadi calon atau tidak. “Apabila ada jejak yang tidak baik, maka kami akan menolak calon tersebut,” kata Nasir.

Soal prestasi publikasi ilmiah calon rektor juga tidak luput dari sorotan Nasir. Calon rektor, menurutnya tidak hanya berkelakuan baik, tetapi harus diimbangi prestasi hasil publikasi ilmiah berstandar nasional hingga internasional mengingat jumlah publikasi ilmiah masih sangat minim.

“Saya tidak mau melihat secara muluk-muluk visi dan misinya nanti wujudnya rendah. Mohan maaf para calon rektor, jumlah publikasinya itu berapa dan yang jadi inovasinya berapa? Jadi saya tidak hanya lihat visi dan misi, tetapi publikasi. Karena nanti setiap tahun akan kami monitoring,”ucapnya.

Jika dari hasil monitoring rekam jejak calon rektor kurang baik, maka akan diganti setelah mendapat masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rektor akan mendapat tunjangan jabatan, sehingga harus diimbangi oleh kinerja, bukan hanya visi dan misi. (Andi)

Check Also

universitas sanata dharma

Kerjasama Sogang University, USD Buka Prodi Pendidikan Kimia

Edupost.ID – Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta bekerjasama dengan Sogang University mulai membuka Program Studi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *