Selasa , 22 Agustus 2017
Home / Opini Akademia / Lani, Ridho, dan Durjana Karena UKT
Lani-Ridho-dan-Durjana-Karna-UKT
Bantuan UKT untuk Lani. (Foto: elluthfiearif)

Lani, Ridho, dan Durjana Karena UKT

Baru-baru ini telah tersiar kabar dari sebuah daerah lokasi syuting film AADC 2, ya Yogyakarta. Seorang mahasiswi baru yang memiliki ayah berpenghasilan hanya Rp 4,6 juta per bulan dengan 2 kakak kandung yang harus membayar uang kuliah masing-masing Rp. 2,45 juta dan Rp. 6 juta ini harus membayar biaya kuliah atau UKT tiap semester sebesar Rp. 11 juta, luar biasa besar.

Jika kita hitung setidaknya orang tua mahasiswi ini harus mengeluarkan Rp. 19,45 juta per semester untuk membiayai uang kuliah ketiga anaknya. Dengan pendapatan ayahnya sebesar Rp. 4,6 juta perbulan artinya selama enam bulan orangtuanya akan memperoleh Rp. 27,6jt. Lalu jika uang tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah anaknya, maka setidaknya dana yang tersisa sekitar Rp 7 juta. Dengan dana tersebut orangtuanya harus membagi lagi untuk kiriman bulanan dan kost ketiga anaknya dan juga biaya hidup sang orangtua di kampung halaman. Sanggupkah?

Lain Lani, lain Ridho. Mahasiswa baru yang diterima di kampus di kota hujan ini sempat putus asa ketika tidak memperoleh beasiswa bidikmisi di kampusnya karena pengurangan kuota yang dilakukan oleh pemerintah terhadap (calon) kampusnya. Dengan Ibu yang bekerja sebagai buruh cuci, Ridho harus membayar UKT tiap semester sebesar Rp. 5,7 juta. Sanggupkah?

Sejak mulai diterapkan pada tahun 2013 melalui SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) nomor 97/E/KU/2013, UKT selalu memiliki permasalahannya sendiri di tiap kampus, baik dari penggolongan, kenaikan, muncul nya uang pangkal, dan lain-lain. UKT sendiri merupakan sistem pembayaran uang kuliah yang diadopsi dari sistem pembayaran uang kuliah di UI yang bernama BOP-B yang telah diterapkan sejak tahun 2008. Namun bukan hal tersebut inti dari tulisan ini.

Sejak penerapan secara nasional pada tahun 2013 silam, keributan yang paling sering adalah menyoal kenaikan nominal UKT, kenaikan batas atas, dan tidak mampunya seorang mahasiswa membayar UKT yang telah ditentukan pihak kampus. Namun, apakah gerakan penolakan yang kita lakukan selama ini benar-benar telah menyentuh akar permasalahan sebenarnya? Penolakan atas kenaikan nominal, kenaikan batas atas tentu saja merupakan sebuah gerakan yang memecahkan masalah. Lantas, bagaimana dengan gerakan penggalangan dana bagi mahasiswa yang tak mampu membayar UKT nya? Apakah sudah benar-benar menyelesaikan akar permasalahannya?

Pernahkah kita mengkaji, mengkritisi ataupun sekedar bertanya-tanya bagaimana UKT saya bisa sekian, bagaimana UKT si B sekian, si C sekian, si Lani 11 juta, dan si Ridho 5,7 juta?  Ya, jawabannya ada diujung langit eh bukan, jawabannya adalah mekanisme penetapan besaran UKT masing-masing mahasiswa. Mari kita telaah kembali rekan kita si Lani, apakah orangtuanya benar-benar sanggup membiayai ketiga anaknya? Apa yang dipikirkan oleh birokrat kampus sehingga menetapkan besaran UKT 11 juta padahal sang kakak juga berkuliah di tempat yang sama dengan besaran UKT lebih dari setengah UKT sang adik?

Di awal masa perkuliahan setiap mahasiswa baru akan mengisi berkas2 pengajuan UKT yang di dalamnya biasanya berisi penghasilan orang tua, pengeluaran bulanan, kondisi rumah, kendaraan, tanggungan orangtua, dan lain-lain. Namun, setelah mengajukan dan keluar nominal yang harus dibayarkan tidak ada satupun mahasiswa yang tahu bagaimana proses dibalik keluarnya nominal tersebut. Kebanyakan, akan sangat bersyukur ketika memperoleh UKT murah dan akan stres dan bingung ketika mahal, dalam kasus yang kedua, sebagian ada yang mengajukan banding jika kampsunya memiliki mekanisme tersebut, ada yang memperoleh penggalangan dana, bahkan ada yang sampai mengundurkan diri.

Sulit melawan atau mewujudkannya? pasti. Namun, bukankah kita mengenal istilah naik kelas dan naik level? Dimana pada tahap tersebut usaha yang harus kita keluarkan pun harus lebih besar. Sekian. (El Luthfie Arif, Mahasiswa FEB UI)

Check Also

Gedung Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ingin Terapkan UKT, UIN Jakarta Studi ke IPB

Edupost.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berencana akan segera menerapkan uang kuliah tunggal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *