Sabtu , 25 Maret 2017
Home / Poleksosbud / BEM SI: Pilkada 2017 Rawan Celah Sengketa

BEM SI: Pilkada 2017 Rawan Celah Sengketa

Edupost.ID, Jakarta – Persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017 sudah dilakukan sejak saat ini. Diawali dengan studi banding kemudian secara resmi akan dilaunching jadwalnya pada fase persiapan di bulan April. BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar audiensi beberapa waktu lalu dengan Ketua KPUD Jakarta, Sumarno. Berdasarkan hasil audiensi, Koordinator Pusat BEM SI, Bagus Tito Wibisono menilai bahwa hajat lima tahun ini masih rawan celah sengketa.

“Itu hasil audiensi dengan Pak Sumarno, Ketua KPUD Jakarta yang kemudian saya deskripsikan dan analisis,” ujarnya kepada Edupost.ID.

Bagus mengungkapkan, Pikada ini tentunya menjadi perhatian besar bagi masyarakat karena di sanalah berdiri tegak suatu harapan yang kemudian samar dengan ramainya pencitraan. “Berbicara mengenai momen nasional, maka mata akan sangat panas untuk tidak melirik ibukota. Ya, Jakarta menjadi salah satu wilayah yang terlibat dalam pesta demokrasi akbar ini,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Jakarta merepresentasikan kondisi yang berlangsung di Indonesia. Dengan segala kemewahan, dan kemudahan akses. “Serta ‘perhatian lebih’ yang diberikan oleh pimpinan pusat maupun masyarakat daerah, maka sangat layak jika Jakarta dibidik untuk dikaji segala aspeknya, khususnya pemilu kepala daerah,” tambahnya.

Bagus menyebutkan, segala kebijakan KPU dalam melaksanakan fungsinya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR. Hal ini dinilai bersifat dilematis. Pasalnya, undang-undang menuntut peran lebih dari pemerintah, dalam hal ini kekuasaan legislatif untuk secara langsung mengontrol proses jalannya pemilu. Namun, sampai saat ini usulan rancangan program pemilu yang diusulkan KPU belum disahkan, bahkan belum dibahas oleh DPR.

Selain itu, adanya fenomena pengumpulan KTP oleh calon yang telah mendeklarasikan dirinya melalui jalur independen. Bagus menuturkan, banyak masyarakat yang menuntut dan menuding tindakan ini dinilai ‘mencuri start’ dan melanggar hukum. Permasalahan kependudukan ini juga mempengaruhi proses pemilu khususnya dengan munculnya mobilisasi masa menjelang akhir hari pencoblosan. Hal ini ditemukan di tahun 2012 lalu.

“Analisis ini semoga dapat membuka mata masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif. Bukan yang kritis kemudian apatis dan pasif. Berharap analisis ini juga mampu menyadarkan para pucuk pimpinan pemegang kekuasaan untuk mampu menunaikan amanahnya sedangan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, khususnya wilayah Jakarta,” tutur Bagus.

Bagus menghimbau, 15 Februari 2017 nanti menjadi momentum kebangkitan dan perjuangan baru bagi rakyat Indonesia. Ketujuh provinsi dapat bersama membangun daerah dengan pemimpin yang jujur. (Nisa)

Check Also

fahimudin kholida man 3 bantul

Dua Siswa MAN 3 Bantul Raih Emas World Mathematics Invitational 2017

Edupost.ID – Dua siswa MAN 3 Bantul kembali berprestasi di kancah nasional setelah berhasil meraih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *