Selasa , 22 Agustus 2017
Home / Poleksosbud / BEM SI Tolak Kebijakan Kenaikan Tarif STNK – BPKB
aksi-bem-si-harkitnas
(ilustrasi) BEM SI menggelar aksi Wisata Kebangkitan Nasional

BEM SI Tolak Kebijakan Kenaikan Tarif STNK – BPKB

Edupost.ID – Awal tahun 2017 ini, pemerintah kembali membuat kebijakan baru yang menuai kontroversi dengan menaikan tarif dasar listrik (TDL), serta pembayaran STNK dan BPKB kendaraan bermotor. Terkait hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dari berbagai wilayah menilai, kebijakan baru ini membuat rakyat semakin sengsara dan semakin terjerat masalah perekonomian.

Penolakan terhadap kebijakan ini secara kompak disuarakan oleh BEM SI Koordinator Wilayah Jabodetabek-Banten, Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Bagian Utara, Kalimantan Timur dan Selatan, serta Bali dan Nusa Tenggara.

“Dengan adanya kebijakan yang menaikan harga tarif dasar listrik dan naiknya tarif pembayaran STNK dan BPKB kendaraan bermotor sehingga membuat rakyat semakin sengsara dan semakin terjerat masalah perekonomian,” ungkap Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek-Banten, Fikri Azmi melalui keterangan pers yang diterima Edupost.ID, Jumat (6/1).

Fikri menambahkan, pemerintah selaku pemangku kebijakan seharusnya dapat membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, bukan seperti melupakan aspirasi dan jeritan dari rakyat yang tertindas. Namun, pemerintahan Jokowi JK justru membuat sebuah kebijakan di awal tahun yang menciderai perjalanan, harapan, dan perbaikan baru untuk bangsa Indonesia.

Kenaikan tarif listrik diberlakukan pada pelanggan dengan daya 900 VA yang biasa digunakan oleh rakyat kecil. Sebelumnya, tarif yang berlaku sebesar Rp.605/kWh, mengalasmi kenaikan sehingga menjadi Rp.1467,28/kWh. Kenaikan ini diberlakukan melalui tiga tahap yang di mulai 1 Januari 2017.

“Yakni 1 Januari 2017 menjadi Rp.791/kWh,  Kenaikan berikutnya adalah 1 maret 2017 menjadi Rp.1.034/kWh, dan 1 mei 2017 menjadi Rp.1.352/kWh. Terakhir, pada 1 Juli 2017 menjadi Rp.1467,28/kWh. Kenaikan tarif sebesar 242,5% akan membuat rakyat kecil semakin menjerit,” imbuh koordinator BEM SI Wilayah Sumbagsel, Rahmat Farizal yang diamini oleh koordinator BEM SI Wilayah Sumbagut, Abdul Khoir.

Oleh karenanya, BEM SI secara tegas membuat pernyataan sikap resmi. Mereka menolak dengan tegas PP. No 60 Tahun 2016 tentang kenaikan biaya pengurusan TNK dan BPKB, serta menuntut Presiden Jokowi JK untuk mencabut PP tersebut. Selain itu, mereka menuntut Presiden Jokowi JK untuk membuat kebijakan yang Pro terhadap rakyat.

BEM SI juga mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling “cuci tangan” dengan kebijakan yang dibuatnya. Mereka juga menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialiasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan. Terakhir, BEM SI menolak Kenaikan Tarif listrik Golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA. (Andi)

Check Also

BEM SI. jpg

Ini Tujuh Fakta Aksi BEM SI 14 Februari Menurut Mahasiswa

Edupost.ID – Sejumlah mahasiswa PNJ, UNJ, STEI, SEBI, IPB dan beberapa pengurus BEM dari Universitas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *