Kamis , 19 Oktober 2017
Home / Poleksosbud / Buka Lelang Keperawanan Anak, KPAI Panggil AW
korban kekerasan seksual
Ilustrasi. Korban kekerasan seksual

Buka Lelang Keperawanan Anak, KPAI Panggil AW

Edupost.id – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan pihaknya akan memanggil Aris Wahyu yang diduga pemilik situs www.nikahsirri.com. Situs ini disebut telah membuka layanan lelang keperawanan untuk nikah sirri dan nikah kontrak dengan syarat utama usia 14 tahun ke atas.

“KPAI sedang mendalami keberadaan akun dimaksud. Info yg beredar, akun membuka layanan lelang keperawanan untuk kawin sirri dan kontrak dengan syarat utama usia 14 tahun ke atas. Usia 14 tahun tentu masih usia anak yang wajib mendapatkan proteksi maksimal,” tegasnya, Minggu (24/9).

Trend nikah sirri dan nikah kontrak berpotensi menjadi pintu masuk trafiking yang akhir-akhir ini menjadi persoalan. Bahkan, trendnya muncul bentuk human trafficking gaya lama, dimodifikasi melalui media sosial. KPAI mengutuk keras modus seperti ini karena berdampak serius bagi tumbuh kembang anak sekaligus menghancurkan masa depan anak.

KPAI, menurut Susanto, akan memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi atas akun tersebut agar diketahui secara komprehensif. Klarifikasi terhadap pemilik akun merupakan langkah awal untuk mengetahui secara benar.

Susanto menambahkan, nikah Sirri merupkan bentuk pernikahan secara syar’i, tetapi bertentangan dengan UU Perkawinan. Belakangan ini, nikah sirri dalam sejumlah kasus bukan bermotif syar’i, namun justru karena sejumlah faktor, di antaranya faktor ekonomi, kepuasan seksual, wisata, bahkan fatalnya juga ditemukan kasus prostitusi atas nama nikah sirri. Ini merupakan bentuk deligitimasi agama.

Komisioner KPAI bidang Trafficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah menyebut, perdagangan orang dengan embel-embel apapun, termasuk atas nama agama, merupakan kejahatan yang harus diwaspadai. Untuik itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian agar segera menangani kasus ini.

“Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Apalagi trafficking adalah tindakan pidana yang akan dijerat UU No 21/2007 tentang TPPPO. KPAI sudah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mengecek alamat AW dan kebenaran Akun Partai Ponsel agar proses penyelidikan lebih cepat,” jelas Ai Maryati. (Andi)

Check Also

Ditonton Anak dan Remaja, KPAI Minta Stop Iklan Rokok

Ditonton Anak dan Remaja, KPAI Minta Stop Iklan Rokok

Edupost.id – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *