Senin , 24 April 2017
Home / Poleksosbud / Ini Tujuh Fakta Aksi BEM SI 14 Februari Menurut Mahasiswa
BEM SI. jpg
BEM SI. jpg

Ini Tujuh Fakta Aksi BEM SI 14 Februari Menurut Mahasiswa

Edupost.ID – Sejumlah mahasiswa PNJ, UNJ, STEI, SEBI, IPB dan beberapa pengurus BEM dari Universitas lainnya yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Se-Jabodetabek dan Banten melakukan aksi di depan Istana Negara pada Selasa, (14/02).

Aksi ini untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden Jokowi karena dianggap melakukan tindakan inkonstitusional karena tidak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Mantan Koordinator Pusat BEM SI, Bagus Tito Wibisono mengatakan, pada akdi tersebut mahasiswa dituding melanggar hukum. Padahal menurut Bagus, fakta menunjukan pemerintah yang justru melanggar hukum.
Berikut adalah tujuh fakta terkait aksi BEM SI pada 14 Februari menurut Bagus.

1. Aksi mahasiswa di masa tenang adalah legal.
Tidak ada dasar hukum apapun yang menjadi legal standing, bahwa aksi di masa tenang pilkada adalah ilegal dan inkonstitusional. Padahal mahasiswa justru ingin menegakan legalitas hukum, khususnya UU nomor 23 pasal 83 ayat 1-3.

2. Tidak ada perizinan dalam aksi apapun, melainkan pemberitahuan.
Salah besar jika polisi mengklaim aksi mahasiswa tidak mendapatkan izin. Karena memang setiap aksi tidak menggunakan izin, melainkan surat pemberitahuan. Dan sangat logis jika pemberitahuan mahasiswa terlambat, karena sampai tanggal 13 Februari terdakwa Ahok belum juga diberhentikan sebagai gubernur. Akhirnya pada hari itu juga mahasiswa mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda, dan ternyata tidak ada karyawan yang menerima surat tersebut.

3. Polisi meminta aksi dilakukan setelah pilkada.
Hal ini sangat aneh dikarenakan jatuh tempo terdakwa adalah tanggal 12 Februari lalu, dan ini sesuai konstitusi. Jika aksi dilaksanakan setelah tanggal 15, maka artinya mahasiswa membiarkan adanya pelanggaran hukum di bumi pertiwi ini. Dan semakin jelas ada upaya perlindungan terhadap terdakwa, yang statusnya berbeda dihadapan hukum, padahal semua orang sama di mata hukum.

4. Sanksi dalam penyampaian pendapat di muka umum adalah pembubaran bukan penangkapan.
Jika menurut polisi mahasiswa melanggar hukum, maka sanksi konstitusionalnya adalah pembubaran, sesuai UU no 9 tahun 1998, pasal 15. Tetapi yang terjadi adalah penangkapan empat mahasiswa, dengan menggunakan kekerasan. Mereka dipukul dan dikeroyok di dalam mobil angkutan. Padahal mahasiswa tidak merusak fasilitas, tidak menganiaya aparat, tidak melakukan kekerasan  kepada aparat.

5. Mahasiswa tidak diperkenankan didampingi kuasa hukum
Mereka tidak ahli dalam hukum, namun ketika ahli hukum datang untuk membantu, justru mereka tidak diperbolehkan masuk. Hal ini melanggar  pasal 57 dan 69 KUHAP, dan berhak untuk diperkarakan. Sangat logis jika dalam proses interogasi berpotensi terjadi intimidasi kepada mahasiswa, karena mereka tidak didampingi kuasa hukum, padahal itu adalah hak mereka.

6. Keluarga dilarang untuk bertemu.
Kedudukan keluarga lebih tinggi dari kuasa hukum dan lebih berhak bertemu dengan orang yang diinterogasi. Namun, hal ini tidak berlaku malam tadi. Kakak dari salah seorang mahasiswa yang ditangkap, dilarang untuk menemui adiknya karena alasan ‘perintah atasan’. Lagi-lagi polisi melanggar konstitusi. Arogansi mewarnai setiap penjelasan mereka di kantornya sendiri, sehingga mahasiswa menjalankan aksi SMS seretak Kompol Nyamun untuk membebaskan mahasiswa.

7. Aksi mahasiswa difitnah ditunggangi.
Entah bagaimana lagi menjelaskan bahwa tujuan aksi mahasiswa hari ini adalah memastikan konstitusi tegak di negeri ini. Bukan hanya mahasiswa, DPRD DKI Jakarta saja sudah memboikot terdakwa, DPR RI akan mengajukan hak angket, salah satu mantan menteri sudah berstatement konstitusi di media, tandanya ini murni gerakan penegakan hukum. Jika ingin diperkarakan, bisa saja kami melaporkan  pencemaran nama baik BEM SI sebagai aliansi independen yang mengontrol kebijakan sosial politik.

“Jadi beginilah kondisi negeri ini. Orang yang ingin mengingatkan diperlakukan serampangan, tetapi terdakwa hukum dibiarkan berkeliaran. Bahkan dengan kasus ini, Presiden bisa untuk di makzulkan, karena telah melangar konstitusi. Dan untuk pertama kalinya, Jakarta dipimpin oleh seorang terdakwa,” pungkas mahasiswa UNJ ini. (Andi)

Check Also

BEM SI Jambore Mahasiswa di Cibubur Miliki Tendensius Politik

BEM SI : Jambore Mahasiswa di Cibubur Miliki Tendensius Politik

Edupost.ID – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Wildan Wahyu Nugroho mengatakan, acara Jambore …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *