Selasa , 24 Januari 2017
Home / Poleksosbud / Luhut Lanjutkan Reklamasi Meski Takut dengan Publik
Reklamasi Teluk Jakarta
Reklamasi Teluk Jakarta (foto: CNN)

Luhut Lanjutkan Reklamasi Meski Takut dengan Publik

Edupost.id – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Bagus Tito Wibisono menyebut Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan merasa takut berhadapan dengan penolakan rakyat ketika menyampaikan rencana melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ini tampak saat Luhut melakukan penundaan konferensi pers yang sedianya digelar 13 September pagi, akhirnya ditunda hingga malam hari. Penundaan ini dilakukan karena pada pagi harinya BEM SI menggelar aksi penolakan reklamasi.

“Penundaan dan pemindahan lokasi konferensi pers pada selasa lalu menunjukan sifat pengecut seorang menteri. Pasalnya konferensi pers yang akan dilakukan itu dikawal oleh aksi demonstrasi mahasiswa BEM Seluruh Indonesia dan nelayan. Baru setelah aksi demonstrasi bubar, menko melaksanakan konferensi pers. Seharusnya jika proyek ini tidak bermasalah menteri tidak harus takut berhadapan dengan publik, rakyatnya sendiri,” ujar Bagus dalam keterangan tertulis yang diterima Edupost.id Sabtu (17/9).

Tidak hanya sampai di situ, ketika konferensi pers hendak dilaksanakan nyatanya pengawalan mahasiswa tetap berlanjut. Mahasiswa dari BEM UI hadir untuk mempertanyakan keputusan dilanjutkannya reklamasi. Secara mendadak terjadilah audiensi dan pemaparan kementerian kepada mahasiswa. Menariknya, rekaman berupa video, audio, dan lainnya diminta untuk dihapus oleh menteri. Hal ini menunjukan rasa ketakutan dari hasil kajian yang masih belum transparan dan mempertegas bahwa tidak ada alasan untuk melanjutkan reklamasi, karena banyak kejanggalan di sana sini.

Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menilai ketakutan Luhut karena keputusannya melanjutkan proyek Reklamasi Jakarta hanyalah keputusan sepihak dan tidak transparan. Bagaimanapun, keputusan ini terkesan tak mengindahkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 31 Mei yang memerintahkan gubernur DKI Jakarta, untuk menunda proses reklamasi sampai berkekuatan hukum tetap.

“Keputusan ini jelas sepihak, tidak transparan, dan melanggar asas-asas hukum yang berlaku. Bagaimana tidak, putusan PTUN memiliki legal standing yang jelas serta kekuatan hukum yang valid. Namun, putusan hukum tersebut didobrak secara arogan melalui jalur kekuasaan,” terang Bagus.

Keputusan yang diambil Luhut juga tidak dibarengi dengan hasil kajian berupa dokumen maupun naskah akademik yang disebar kepada publik. Sehingga, masyarakat tidak dapat menilai pertimbangan pemerintah dalam keputusan ini. Berbeda dengan keputusan moratorium sebelumnya yang hasil kajiannya bisa diakses dan bersifat transparan.

Reklamasi bukan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk para pengembang dan kalangan menengah keatas. Reklamasi juga merupakan produk yang melanggar nawacita, karena negara menjadi lemah karenanya. Nelayan membutuhkan laut untuk kehidupannya, bukan rusunawa ataupun pulau palsu yang menyediakan kebahagiaan semu. (Andi)

Check Also

Bem UNJ tolak Tax amnesty

Dilarang Ikut Demo Ahok, BEM SI: Kemenristek Dikti Ciderai Demokrasi

Edupost.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai, pelarangan Kemenristekdikti agar civitas akademika …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *