Sabtu , 24 Juni 2017
Home / Poleksosbud / Pakar Hukum UGM Minta DPR Tidak Merevisi UU KPK
program KPK
Sejumlah Program KPK pada Tahun 2016, ilustrasi : @KPK_RI

Pakar Hukum UGM Minta DPR Tidak Merevisi UU KPK

Edupost.id – Pakar Hukum dan Pegiat Anti Korupsi dari Fakultas Hukum UGM meminta DPR untuk tidak melakukan revisi UU Nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rencana revisi tersebut diperkirakan memiliki muatan politik dan upaya untuk melakukan pelemahan pada kerja KPK yang saat ini tengah menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota dewan.

Demikian yang dikaji dalam Seminar yang bertajuk ‘Menangkap Aspirasi Publik Mengenai Rencana Revisi UU No 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM kemarin. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, diantaranya Guru Besar Hukum Pidana, Prof. Eddy Hiarej, Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI, Dr. Inosentiussamsul.

Zainal menilai, revisi UU KPK bukan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan di tengah upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, yang segera harus dilakukan DPR RI adalah memperbaiki UU Tindak Pidana Korupsi agar selaras dengan Pelaksanaan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). “Sebenarnya jauh lebih penting apabila DPR memperbaiki UU Korupsi kita disinkronkan dengan UNCAC. Lalu, menjadikan adanya KPK di daerah, jauh lebih menarik,” ucapnya.

Dosen Hukum Administrasi FH UGM ini menilai, upaya melakukan revisi UU KPK sarat muatan politis di tengah upaya KPK menangani kasus yang diduga melibatkan para anggota dewan. Menurut Zainal, beberapa draft revisi RUU KPK yang ada sekarang ini tidak ada yang baru namun merupakan ide-ide lama yang terus dimunculkan kembali. Misalnya, soal kewenangan penyadapan KPK, Zainal mempertanyakan kenapa kewenangan penyadapan KPK perlu diatur sementara kewenangan penyadapan juga dipunyai oleh lembaga lain.

Eddy OS Hiarej menambahkan, revisi UU KPK saat ini sebagai upaya untuk melakukan pelemahan pada KPK. Ia sependapat dengan Zainal dan yang harus diperbaiki oleh DPR adalah memperbaiki UU tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC. Karena itu, Eddy mendesak agar DPR RI menghentikan niat untuk merevisi UU KPK. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganan dan penindakannya pun membutuhkan upaya yang luar biasa. (UGM/IK-SS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *