Kamis , 14 Desember 2017
Home / Poleksosbud / Peneliti: Pemerintah Lalai Awasi Ujaran Kebencian Masyarakat
Ujaran Kebencian
Ilustrasi. Ujaran Kebencian (theweek doc.)

Peneliti: Pemerintah Lalai Awasi Ujaran Kebencian Masyarakat

Edupost.id – Peneliti Retorika dan Media dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Desideria Murti menyatakan pemerintah Indonesia lalai dalam mengawasi penyebaran ujaran kebencian yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini diyakini bakal berdampak negatif bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Pemerintah lalai mengawasi penyebaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Itu bakal berdampak negatif bagi Indonesia,” ujar dia dalam siaran persnya saat diskusi terbatas Penerima Beasiswa atau awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyikapi kekerasan yang marak terjadi di Indonesia melalui ujaran kebencian, di Perth, Australia.

Seharusnya, kata dia, pemerintah atau pengambil kebijakan berfokus dengan mengedepankan semuachannel komunikasi untuk mendidik masyarakat. Tujuannya, agar memiliki empati diri atau paham tentang jati dirinya, empati pada orang lain, dan kejujuran berekspresi untuk menginspirasi orang lain.

Sehingga, lanjut dia, masyarakat mampu mempromosikan sikap welas asih, paham kebutuhan orang lain, dan kebiasaan berdiskusi baik dalam situasi normal maupun konflik.

Desideria mengusulkan, agar pemerintah Indonesia mampu proaktif dalam menindak konten, ujaran, maupun ungkapan kekerasan. Tindakan tegas bagi siapapun yang mempromosikan kekerasan di masyarakat diperlukan saat ini. 

Selain itu, tindakan preventif dengan mengedepankan media, tokoh, dan guru yang paham tentang pendidikan komunikasi non-kekerasan atau yang lebih dikenal dengan non-violent communicationjuga penting. Komunikasi tanpa kekerasan, atau juga bisa disebut dengan komunikasi kolaboratif juga sudah dikembangkan melalui penelitian dan sistem sejak tahun 1960 oleh Marshall Rosenberg.

Upaya ini, katanya lagi, dilakukan untuk membentuk peradaban masyarakat yang mengedepankan perdamaian dan resolusi konflik tanpa kekerasan.

“Ini bukan diktaktor atau pelanggaran hak berbicara. Bahkan di negara barat yang terkenal liberal, ungkapan kekerasan pun ada batasnya dan mereka berani menindak serius,” ujar Desideria. (IK-SS)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *