Jumat , 24 November 2017
Home / Poleksosbud / Tenaga Kerja Asing Tidak Boleh Menggerus Lapangan Kerja SDM Lokal

Tenaga Kerja Asing Tidak Boleh Menggerus Lapangan Kerja SDM Lokal

JAKARTA – Persoalan penggunaan tenaga kerja asing atau ekspatriat di dalam negeri harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan publik. Menurut Anggota Komisi XI DPR Alex Indra Lukman, jangan sampai keberadaan tenaga kerja asing itu menggerus kesempatan tenaga kerja lokal di negeri sendiri.

Alex meyakini, saat ini banyak putra bangsa yang memiliki kemampuan untuk memimpin perusahaan besar di Indonesia, baik itu perusahaan swasta lokal maupun perusahaan swasta asing. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memegang posisi strategis.

”Hal ini harus menjadi perhatian kita agar ketenagakerjaan di Indonesia jangan sampai salah kaprah,” terang Alex Indra Lukman.

Saat ini regulasi tentang ketenagakerjaan asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2013 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendamping. Namun, di dalam PP tersebut belum mengatur secara rinci tentang penggunaan ekspatriat di dalam negeri.

”Regulasi selanjutnya yang akan dimunculkan harus mengatur secara komprehensif dan tidak menimbulkan multitafsir. Mulai dari tingkatan jabatan, perusahaan asing di dalam negeri atau perusahaan lokal yang memang kapasitas jabatan tertentu belum mampu dilakoni oleh tenaga kerja lokal,”jelas Alex.

Aturan itu saat ini baru diatur di dalam PP. Sebab, pembahasan rancangan undang-undang telah ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas).

”Regulasi itu harus jelas mengatur ketentuan, sanksi dan tanggung jawab dari perusahaan yang berada di Indonesia dalam penggunaan tenaga asing,” ujarnya.

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenaker, Reyna Usman mengaku, pemerintah belum membuat peraturan baru yang membatasi masuknya tenaga kerja asing. Adapun, pelibatan TKA saat ini masih memakai Permenakertrans No 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Namun ia menegaskan, hanya ada delapan profesi yang menjadi prioritas bisa diisi oleh TKA sesuai dengan penandatanganan mutual recognition arrangements (MRA) antara negara ASEAN.

Delapan profesi prioritas tersebut yakni akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi, dan pariwisata. (SND/IK-LL)

Check Also

Jerawat Lari Dilawan dengan 5 Bahan Ampuh Ini

Edupost.id – Bagi sebagian orang, jerawat sering menjadi musuh menyebalkan, terutama bagi kaum wanita. Jerawat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *