Minggu , 22 Januari 2017
Home / Poleksosbud / Tolak Penjualan Empat BUMN, BEM SI: Itu Aset Bangsa

Tolak Penjualan Empat BUMN, BEM SI: Itu Aset Bangsa

Edupost.id – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Bagus Tito Wibisono mengatakan, pihaknya secara tegas menolak rencana pemerintah menjual empat BUMN. Rencana pemerintah ini menyusul lesunya perekomomian yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.

“Belum hilang dari ingatan ketika rupiah melemah beberapa waktu lalu, menyebabkan perekonomian nasional menjadi lesu. Banyak perusahaan gulung tikar dan menyebabkan menggunungnya pengangguran. Di saat itu Indonesia dikagetkan dengan masuknya tenaga kerja asing menyaingi para anak negeri,” ujar Bagus.

Paket-paket kebijakan ekonomi kabinet kerja pun menurut Bagus, tidak mampu menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. Padahal kabinet ini berisi kaum-kaum akademisi yang tidak diragukan lagi manifestasi keilmuannya.

Ditambahkan Bagus, permasalahan ekonomi semakin mencekik, ditandai dengan menurunnya pemasukan negara. “Siasat yang diambil lagi-lagi tidak memihak kepada rakyat kecil, tetapi memanjakan para oligarki. Tax amnesty, merupakan manifesto peraupan dana tanpa memperhatikan aspek keadilan,” lanjut mahasiswa yang juga menjabat sebagai ketua BEM UNJ itu.

Belum selesai perdebatan dengan tax amnesty, bangsa lagi-lagi digegerkan dengan wacana penjualan 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penjualan yang lebih dikenal dengan right issue ini merupakan program penyambutan tax amnesty, karena surat-surat berharga BUMN akan meningkat harganya. Kebijakan ini jelas merupakan sikap lemahnya kecintaan terhadap negara, apalagi soal bela negara. Tax amnesty pun tidak menunjukan progres yang bagus hampir dua bulan ini.

Bagus juga mempertanyakan keseriusan para akademisi yang duduk dalam pemerintahan. “Apakah akademisi dalam kabinet ini berpikiran rendah layaknya pedagang sederhana bahwa memperoleh uang hanya dengan ‘berjualan’? Padahal mereka lebih tahu bagaimana meningkatkan pemasukan negara, hanya saja mereka takut kepada penguasa,” kata Bagus.

Jika ditinjau dari sisi ekonomi, manurut Bagus, kebijakan menjual BUMN memang akan terlihat kebijakan itu menyelamatkan negara, sama halnya dengan menaikan harga bahan bakar. Namun, perlu dilakukan pengkajian mendalam dan menyeluruh tentang kebijakan imi. “Ketika BUMN diprivatisasi maka hak kepemilikan dan otoritas negara berkurang dan mungkin menghilang, sehingga kelak akan hilang kekayaan Indonesia,” tambah Bagus.

Oleh sebab itu, BEM SI menyatakan sikap menolak penjualan BUMN Indonesia. Pemerintah tidak boleh hanya berpikir singkat menjual bangsa, aset bersama rakyat Indonesia. Pemerintah harus membangun Indonesia dari pingir, memaksimalkan UMKM dengan menghadirkan negara di dalamnya. (Andi)

Check Also

Bem UNJ tolak Tax amnesty

Dilarang Ikut Demo Ahok, BEM SI: Kemenristek Dikti Ciderai Demokrasi

Edupost.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai, pelarangan Kemenristekdikti agar civitas akademika …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *