Jumat , 24 November 2017
Home / Uncategorized / Lima Hari Sekolah, DPR Perlu Minta Pemerintah Pertimbangkan Kembali
siswa-SMA
Ilustrasi. Siswa SMA

Lima Hari Sekolah, DPR Perlu Minta Pemerintah Pertimbangkan Kembali

Edupost.id – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berharap Komisi X DPR RI dapat memberikan masukan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). FSGI menilai, masih ada sederet permasalahan pendidikan Indonesia yang dapat menghambat program PPK.

“Komisi X DPR RI diharapkan dapat memberikan masukan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan PPK dengan didasarkan pada kesiapan lapangan”, ungkap Dewan Pengawas FSGI MM Isti Handayani, dalam siaran pers kepada Edupost.id Senin (4/9).

Sederet persoalan pendidikan itu akan disampaikan oleh FSGI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI hai ini Senin (4/9). Dalam RDP dengan agenda seputar Permasalahan Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah ini, FSGI diwakili oleh Heru Purnomo (Presedium), MM Isti Handayani (Dewan Pengawas), Slamet Maryanto (Bendahara) dan Fathiyatur Rohmah (SEGI Jakarta).

Menurut Isti, ada empat permasalahan pendidikan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Persoalan pertama, menurutnya adalah adanya kesenjangan sarana prasarana pendidikan dan belum terpenuhinya standar nasional pendidikan di berbagai daerah. Persoalan kedua, guru berkualitas belum merata di seluruh Indonesia.

Pelatihan Guru yang tidak terencana, tersistematis dan berkelanjutan juga dinilai masih menjadi persoalan serius. Persoalan yang tidak kalah mengerikan adalah kasus kekerasan di pendidikan yang semakin masif.

“Kondisi pelatihan guru yang seperti itu ditambah kesenjangan sarana prasarana pendidikan yang jauh dari standar nasional pendidikan (SNP) diyakini FSGI akan menjadi penghambat utama dari keberhasilan kebijakan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter),” imbuh Isti.

Selama ini, FSGI melihat, pelatihan guru tidak berdasarkan analisis kebutuhan guru. Pelatihan tidak direncanakan secara sistematis, kurang pengawasan, dan tindak lanjut; Pelatihan cenderung lebih bersifat teoritis, bahkan nstruktur pelatihan banyak yang tidak mempunyai latar belakang guru sehingga tidak menguasai lapangan.
Sebaran pelatihan juga tidak merata sehingga masih banyak guru yang hampir tidak pernah mendapatkan pelatihan. Peran kepala sekolah sebagai mentor/coach bagi para guru belum banyak terlihat, karena keoala sekolah lebih mementingkan tugas administrasi. (Andi)

Check Also

siswa-SMA

Psikolog : Pendidikan Karakter Butuh Peran Berbagai Pihak

Edupost.id – Psikolog Prof Irwanto, mengatakan, pendidikan karakter tidak mungkin dapat berhasil tanpa peran serta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *